Kencangkan aturan untuk membatasi bitcoin

Kencangkan aturan untuk membatasi bitcoin

Penanda pada jendela mempromosikan mesin ATM Bitcoin. (Foto: Reuters)

JAKARTA – Dalam beberapa waktu terakhir terjadi lonjakan yang sangat signifikan perihal cryptocurrency atau yang lebih dikenal dengan mata uang digital. Peningkatan ini terjadi secara dua sisi, baik dari sisi jumlah ataupun nominalnya yang terus melambung tinggi.

Dari informasi terbaru ada tiga jenis cryptocurrency paling populer, yaitu etherium, lite coin dan yang paling fenomenal adalah bitcoin. Menyikapi hal ini Bank Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan juga Kemenkeu melakukan upaya pengencangan aturan guna membatasi pergerakkan mata uang digital tersebut.

Cyrptocurrency tak lain merupakan mata uang digital yang digunakan peer to peer dan dibuat dengan menggunakan kriptografi sehingga sulit dipalsukan.

Bitcoin menjadi lebih populer dibanding cryptocurrency lain (Ripple, Litecoin, atau Ethereum), lantaran merupakan cryptocurrency pertama di dunia. Dikembangkan Satoshi Nakamoto pada 2009 dengan mengembangkan sistem Blockchain atau distributed ledger.

Bank Indonesia (BI) menyebutkan data hingga saat ini ada lebih dari 1.400 cryptocurrencies dengan kapitalisasi pasar terbesar pada Bitcoin (33 persen) dan Ethereum (18 persen). Dari sisi nilai, kenaikan harga Bitcoin berhasil mencetak rekor nilai tukar pada awal 2018 yaitu berkisar Rp 250 juta per 1 Bitcoin.

Harga tersebut naik 164 kali lipat dalam kurun waktu April 2013 sampai Januari 2018. Hal yang sama juga terjadi pada Ethereum yang naik 333 kali lipat dalam kurun waktu Agustus 2015 sampai Januari 2018. Harga cryptocurrency ditentukan sepenuhnya berdasar permintaan dan penawaran.

Namun, cryptocurrency juga memiliki sisi negatif yaitu; bukan mata uang sehingga tidak bisa menjadi alat bayar, tanpa otoritasnya karena dikembangkan komunitas, sehingga tidak ada penanggung jawab, nilainya sangat fluktuatif dan tanpa underlying asset sehingga sangat rentan risiko bubble, tidak ada perlindungan konsumen, serta bersifat pseudonomity sehingga sulit diidentifikasi dan rawan kejahatan.

Pasal 21 ayat 1 menyebutkan, setiap transaksi bertujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Indonesia wajib menggunakan Rupiah. “Ini berarti cryptocurrency termasuk Bitcoin tidak diakui sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia.”

*Bagas Raga

Tinggalkan Komentar

%d bloggers like this: