Korupsi izin tambang, Gubernur Sultra di vonis terkait kerusakan lingkungan

Korupsi izin tambang, Gubernur Sultra di vonis terkait kerusakan lingkungan

Nur Alam mendapat 12 tahun untuk penyuapan terkait dengan perusakan ekologis
Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam dijatuhi hukuman terkait korupsi dengan memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. (kompas)

kabar-energi.com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhi hukuman Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam 12 tahun penjara pada hari Rabu (28/3) dalam kasus terkait dengan beberapa izin pertambangan yang menyebabkan kerusakan lingkungan di Buton, Sulawesi Tenggara.

Pengadilan juga memerintahkan Nur Alam membayar denda Rp 1 miliar (US $ 72.700) dan uang pengganti sebesar Rp 2,7 miliar, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut bersalah karena menyalahgunakan kewenangannya untuk memberikan izin penambangan antara tahun 2009 dan 2014 kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB) di mana ia memiliki 2 persen saham atas nama asistennya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerukan hukuman 18 tahun, Hakim ketua Diah Siti Basariah mengatakan ada faktor-faktor yang meringankan di balik putusan pengadilan, seperti Nur Alam banyak penghargaan yang diterimanya saat menjabat sebagai gubernur.

Jaksa KPK dalam tuntutannya, menilai Nur Alam merugikan keuangan negara Rp 4,3 triliun, hampir dua kali lipat nilai kerugian dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik, yang diklaim mencapai Rp2,3 triliun. Pengadilan juga mencabut hak politiknya selama lima tahun setelah ia menjalani hukuman di penjara

Nilai kerugian tersebut berasal dari pemberian izin dengan nilai Rp 1,5 triliun. Jaksa juga memperhitungkan kerugian senilai Rp 2,7 triliun karena kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan nikel PT Anugerah Harisma Barakah di Pulau Kabaena

Kerugian negara Rp 1,5 triliun, lebih kecil dari tuntutan jaksa sebesar Rp 4,3 triliun, jaksa berpendapat dalam dakwaan yang termasuk Rp 2,7 triliun dampak dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penambang.

Selain itu, Nur Alam dinilai terbukti menerima gratifikasi Rp 40,2 miliar dari Richcorp International Ltd. yang merupakan perusahaan asal Hong Kong yang bergerak di bisnis tambang. Perusahaan ini sering membeli nikel dari PT Billy Indonesia. Transfer dari Hong Kong disamarkan melalui pembelian polis asuransi.

Atas vonis hakim tersebut, Nur Alam langsung mengajukan banding. “Semoga yang mulia bisa memahami rasa keadilan yang patut dipertimbangkan ke saya sebagai bagian aparatur negara yang sudah mendedikasikan diri kepada bangsa dan negara yang terbaik,” kata Nur Alam. [JP/na]

1 Comment
  1. […] Korupsi izin tambang, Gubernur Sultra di vonis terkait kerusakan lingkungan […]

Tinggalkan Komentar

%d bloggers like this: