Penggunaan B20 terhambat di Logistik dan transportasi

kabar-energi.com – Lebih dari satu bulan penggunaan campuran biodiesel B20 diberlakukan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengakui bahwa beberapa masalah menghambat upaya tersebut.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi ESDM Rida Mulyana, menggarisbawahi dua masalah utama yakni logistik dan transportasi, terutama karena perusahaan minyak dan gas milik negara Pertamina meminta agar kapal untuk mengangkut bahan bakar memenuhi spesifikasi tertentu.

“Belakangan ini, kami belajar bahwa kapal-kapal itu harus memiliki spesifikasi tertentu. Itu telah diabaikan. Intinya, program itu tidak berjalan optimal, ”kata Rida, Selasa (10/10).

Dia mengatakan pemerintah juga menemukan beberapa perusahaan swasta melanggar persyaratan, yang bisa didenda total Rp 270 miliar (US $ 17,70 juta).

Dia mengatakan bahwa, ketika memproduksi bahan bakar B20, sebuah perusahaan diperlukan, misalnya, untuk mencampur 1.000 ton minyak sawit mentah (CPO) ke dalam campuran, tetapi jika perusahaan tertentu ditemukan hanya memasukkan 800 ton CPO dalam mix, itu “harus membayar denda untuk 200 ton,” tambahnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan pemerintah menghadapi tantangan besar dalam menerapkan aturan B20, tetapi ia menekankan pemerintah akan melanjutkan kebijakannya.

Pemerintah memulai kebijakan pada awal September dalam upaya untuk mengurangi impor minyak mentah untuk mempersempit defisit akun berjalan (CAD). [jp/na]

Tinggalkan Komentar

%d bloggers like this: