Peluang Besar Investasi dan Bisnis di Aceh

kabar-energi.com – Meningkatnya arus modal global ke suatu negara atau kawasan membutuhkan keunggulan kompetitif dalam investasi, yang umumnya mencakup pengembangan infrastruktur, ketersediaan sumber daya, produktivitas dan keterampilan tenaga kerja, serta pengembangan rantai nilai bisnis.

Yang sangat penting adalah lingkungan pengaturan, stabilitas, keterbukaan terhadap perdagangan regional dan internasional, yang akan memastikan bahwa para investor meraup untung dari investasi jangka panjang mereka.

Pemerintah Aceh memposisikan diri sebagai salah satu tujuan utama untuk investasi di Indonesia dengan memanfaatkan lokasinya yang strategis di sepanjang Selat Malaka, tenaga kerja produktif, dan infrastruktur kelas atas.

“Pemerintah daerah telah berfokus pada pembangunan melalui kerja sama dengan sektor swasta,” kata Pj. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Dengan status otonomi khusus, Aceh yang kaya akan sumber daya alam terbuka bagi bisnis sektor swasta yang ingin meraih peluang di salah satu pasar paling cepat berkembang di Asia.

Nova mengatakan provinsi Aceh terbuka untuk investasi nasional dan internasional, terutama di empat sektor: agribisnis, pariwisata, energi, infrastruktur dan zona industri khusus.

Ini menjelaskan mengapa Aceh telah mengambil langkah-langkah terobosan untuk menarik investasi, yang meliputi pengembangan Pelabuhan Bebas Sabang dan Zona Perdagangan Bebas (FTZ), serta Zona Ekonomi Khusus (SEZ) dan mempromosikan kemudahan melakukan bisnis.

Berdasarkan UU No. 37/2000, Provinsi Aceh membentuk Pelabuhan Bebas Sabang dan Zona Perdagangan Bebas (FTZ) dengan berbagai fasilitas untuk melakukan bisnis di Sabang, dikelola dan dioperasikan oleh Badan Pengembangan dan Pengelolaan Sabang (BPKS).

Aceh terbuka untuk bisnis dan investasi
Potensi besar: Zona Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe seluas 2.622 hektare siap untuk investasi masa depan sebesar 3,8 miliar dolar AS pada tahun 2027 dengan perkiraan 40.000 pekerjaan baru di bidang minyak dan gas, petrokimia, logistik, produk pertanian dan pulp kertas. [dok. pemrov aceh]
Kawasan Sabang memiliki izin bea cukai, ekspor-impor, pajak barang mewah dan pajak pertambahan nilai (PPN). Selain itu, Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ditentukan selama 70 tahun dan BPKS memiliki kewenangan untuk memberikan izin usaha dan lisensi lainnya, sehingga prosedurnya lebih cepat dan lebih mudah.

Zona Ekonomi Khusus (SEZ) Arun Lhokseumawe, yang mencakup lebih dari 2.600 hektar, diatur untuk menjadi pusat internasional untuk minyak dan gas.

Terletak di rute pelayaran internasional tersibuk di dunia di sebelah Selat Malaka, SEZ menyambut baik perusahaan dan investasi untuk mendirikan bisnis mereka di bidang agro-industri, manufaktur, logistik, minyak dan gas dengan berbagai manfaat termasuk pajak liburan, kepemilikan tanah asing dan perizinan jalur cepat.

Di tengah meningkatnya permintaan untuk makanan halal secara global, pemerintah terus mendukung komunitas bisnis di wilayah tersebut dengan mengalokasikan zona khusus untuk pengolahan makanan laut di Pelabuhan Perikanan Internasional Lampulo dan industri lainnya di Pulau Duty Free Sabang.

Di sektor pertanian, Aceh berlimpah dengan komoditas bernilai tinggi, di antaranya kopi, kakao, dan kelapa sawit. Pemerintah memiliki beberapa rencana strategis untuk kelapa sawit, termasuk memberikan dukungan untuk produksi minyak sawit berkelanjutan dan menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk investasi.

Sejalan dengan reformasi penerbitan izinnya, Aceh berkomitmen kuat untuk menjadi yang terdepan dalam penerapan sistem pengajuan single online (OSS) dengan membentuk tim percepatan OSS provinsi dan prosedur operasi standar sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 / 2018.

Pemerintah Aceh memandang OSS sebagai instrumen penting yang memainkan peran pendukung dalam meningkatkan investasi di Aceh. Dengan dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah Aceh telah berhasil menyederhanakan prosedur bagi para investor untuk mendirikan usaha mereka di provinsi Aceh dalam waktu kurang dari tiga hari kerja, sebagaimana ditegaskan oleh Presiden Jokowi melalui berbagai paket stimulus ekonomi.

Pemerintah Aceh juga telah berjanji untuk memotong pajak daerah hingga 60 persen sebagai insentif bagi pelaku bisnis yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan Aceh tentang investasi.

Dengan lokasi yang strategis, kemudahan melakukan bisnis dan insentif, Aceh tidak diragukan lagi merupakan tujuan investasi yang menguntungkan. [JP/na]

Tinggalkan Komentar

%d bloggers like this: