Aktivis lingkungan desak Indonesia hentikan pembangkit listrik batubara

Pembangkit listrik batubara Suralaya. Gambar oleh Satari. [Wikimedia]
kabar-energi.com – Aktivis lingkungan di Indonesia telah meminta pendana Korea Selatan untuk menarik dukungan mereka untuk bahan bakar batu bara yang mereka peringatkan akan menjadi yang paling mencemari di negara Asia Tenggara.

Kompleks listrik Suralaya, sekitar 100 kilometer (60 mil) barat ibukota, Jakarta, sudah memiliki delapan pembangkit listrik tenaga batu bara yang beroperasi, menghasilkan 3.400 megawatt, atau 18% listrik untuk pulau Jawa dan Bali.

Pemerintah berencana menambah dua pabrik lagi, dengan kapasitas masing-masing 1.000 MW, sebagai bagian dari kebijakan pembangunan ekonomi yang berpusat pada infrastruktur yang didorong oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pendanaan untuk pabrik baru, sebesar $ 1,67 miliar, akan berasal dari pinjaman dari Bank Ekspor-Impor Korea (KEXIM), Bank Pembangunan Korea (KDB Bank) dan Korea Trade Insurance Corporation (K-yakin).

Penggiat energi Greenpeace Indonesia Didit Haryo mengatakan kelompok itu telah mengirim surat terbuka yang meminta kepada lembaga Korea Selatan untuk “segera menarik” dana mereka untuk proyek tersebut.

“Dampak dari pabrik baru terlalu besar dan sangat buruk untuk investasi mereka,” katanya. “Kami mendesak mereka untuk berpikir tentang menginvestasikan uang mereka dalam proyek-proyek energi terbarukan sebagai gantinya.”

Greenpeace Indonesia juga mengirim surat ke Kedutaan Korea Selatan di Jakarta pada 9 November lalu.

Masalah polusi

Proyek Korea Selatan berasal dari konsorsium yang dipilih untuk membangun pabrik baru, yang terdiri dari kontraktor milik negara Indonesia PT Hutama Karya dan mitra Korea Selatan, Doosan Heavy Industries and Construction.

Kompleks Suralaya dijalankan oleh PT Indo Raya Tenaga, juga dikenal sebagai Indonesia Power, salah satu dari beberapa produsen listrik independen. Indonesia Power dan konsorsium kontrak menandatangani perjanjian untuk proyek perluasan pada 10 September di Seoul.

Kompleks ini sudah menjadi  pembangkit listrik terbesar  di Indonesia, membakar 35.000 ton batu bara setiap hari, dan dibangun terutama untuk melayani pabrik baja dan industri berat di dekatnya.

Karena outputnya yang besar, Suralaya memancarkan lebih banyak nitrous oxides, atau NOx, dibandingkan dengan fasilitas daya lainnya di Asia Tenggara, menurut analisis data satelit oleh Greenpeace. Nitrous oxides adalah jenis senyawa yang berkontribusi terhadap polusi udara dan membahayakan kesehatan manusia.

Polusi dari Suralaya sangat buruk sejak dimulai pada tahun 1984, tidak ada peraturan atau teknologi untuk membatasi emisi NOx, kata Didit.

“Bahkan sebelum dua pabrik baru ditambahkan untuk pasokan listrik, pembangkit listrik Suralaya sudah mengeluarkan tingkat polutan NOx tertinggi di Jawa,” katanya.

“Bayangkan jika dua unit lagi, masing-masing 1.000 megawatt, ditambahkan,” kata Didit. “Bukan hanya orang-orang di Suralaya yang akan terpengaruh. Orang-orang di Jakarta juga akan terpengaruh, karena sekarang polusi dari pembangkit yang ada sudah mencapai Jakarta. Jadi jelas jumlah polusi yang mencapai Jakarta akan semakin besar. ”

Para pegiat dari Greenpeace Indonesia dan Walhi memegang surat untuk para investor Korea Selatan. [Foto: Hans Nicholas Jong]
Investasi berisiko

Greenpeace juga memperdebatkan poinnya dari perspektif keuangan. Setiap investasi di pembangkit listrik baru di Indonesia, katanya, sudah beresiko inheren karena melemahnya mata uang rupiah.

Pelemahan rupiah telah meningkatkan biaya impor, mendorong pemerintah untuk mengetatkan kontrol impor. Salah satu sektor yang terpengaruh adalah energi, hingga 80% komponen yang dibutuhkan untuk membangun pembangkit listrik harus dibawa dari luar negeri.

Pada bulan September, pemerintah mengatakan akan  menunda pembangunan 15.200 proyek pembangkit listrik  yang akan membutuhkan impor peralatan senilai $ 10 miliar. Sebagian besar proyek yang terkena dampak berada di Jawa, termasuk proyek perluasan Suralaya, yang sekarang dijadwalkan ke dalam rencana pengembangan 2021-2026 pemerintah, bukan rencana lima tahun saat ini. [atimes/na]

Tinggalkan Komentar

%d bloggers like this: