Kebijakan Satu Peta Nasional Dalam Menyelesaikan konflik lahan

kabar-energi.com – Presiden Jokowi meluncurkan Kebijakan Satu Peta (KSP Geoportal) pada hari Selasa (10/12) sebagai portal informasi nasional untuk melayani perencanaan penggunaan lahan oleh semua lembaga pemerintah dan masyarakat umum.

Jokowi mengharapkan kebijakan satu-peta untuk mengatasi masalah klaim tanah yang tumpang tindih. “Di Indonesia, ada terlalu banyak tumpang tindih dalam perencanaan penggunaan lahan. Masalahnya terjadi di mana saja, ” kata Presiden ketika memperkenalkan Kebijakan Satu Peta.

Bahwa di Kalimantan saja, 19,3 persen atau 10,4 juta hektar dari 53,98 juta ha lahan pulau itu terdapat pemanfaatan lahan yang tumpang tindih.

Di bawah kebijakan satu peta, pemerintah dapat mengidentifikasi bidang tanah dengan rencana pemanfaatan yang tumpang tindih, Jokowi menambahkan bahwa dengan data dalam One Map Policy Geoportal, pemerintah dapat segera menyelesaikan masalah.

Jokowi menginstruksikan kementerian dan lembaga pemerintah lainnya untuk segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan tumpang tindih dalam perencanaan pemanfaatan lahan dengan menggunakan data dari geoportal.

Dengan kebijakan satu peta, pemerintah telah mengintegrasikan 83 peta tematik. Dua peta tematik belum terintegrasi, yaitu Peta Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN), yang sedang dikerjakan, dan peta batas kecamatan dan desa. Keduanya sedang dalam proses integrasi.

Presiden menekankan bahwa geoportal adalah referensi bagi semua lembaga dan masyarakat untuk belajar tentang perencanaan penggunaan lahan.

Ada tiga kegiatan utama di bawah kebijakan satu peta kompilasi dan pengumpulan peta tematik, integrasi dan koreksi peta tematik berdasarkan peta dasar dan sinkronisasi dan memecahkan peta tematik yang tumpang tindih.

Peta tematik terintegrasi telah dimasukkan ke dalam Geoportal KSP di http://portal.ina-sdi.or.id 

“Dengan kebijakan ini, pembangunan dapat direncanakan lebih akurat, tidak hanya berdasarkan data, tetapi juga berdasarkan peta,” kata Presiden, menambahkan bahwa kementerian, lembaga pemerintah dan pemerintah daerah harus mulai menggunakan peta tematik terpadu sebagai titik acuan utama untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan. [JP/na]

Tinggalkan Komentar

%d bloggers like this: