Delapan Pekerjaan Rumah Calon Presiden di Sektor Energi Terbarukan

kabar-energi.com – Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) menyatakan bahwa ada beberapa poin penting yang menjadi komitmen bagi calon presiden dan wakil presiden dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Udang Energi Terbarukan (UU ET).

Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Darma mengatakan, pengaturan merupakan hal yang penting untuk pengembangan energi terbarukan. “Kami berharap agar pemimpin yang terpilih mudah-diundang visi misinya bibsa mendukung energi terbarukan,” kata dia, di Jakarta, Jumat (8/2).

Demikian, Rancangan UU ET merupakan insiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan telah dicantumkan dalam program legislasi nasional. Saat ini RUU, masih dalam diskusi publik, untuk meminta pendapat dari para pemegang kepentingan.

Poin kedua adalah penataan ulang pengaturan energi terbarukan. Ketiga adalah komitmen yang dipilih kemudian yang harus disepakati dengan Perjanjian Paris (Paris Agreement), untuk kehilangan emisi karbon, dan mengejar bauran energi sebesar 23% di 2025.

Keempat, harus memegang amanat Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Kelima, harus merevisi peraturan-peraturan yang melarang investasi EBT.

Ada sembilan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang harus diperbaiki. Pertama, Permen Nomor 1 Tahun 2017, tentang operasi paralel pembangkit listrik dengan jaringan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero).

Kedua, Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2017 tentang pokok-pokok dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Ketiga, Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang sumber energi terbarukan untuk penyediaan listrik. Keempat, Permen ESDM Nomor 43 Nomor 2017, tentang sumber perubahan energi diperbarui untuk persediaan untuk penyediaan listrik.

Kelima, Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2017, tentang perubahan pokok-pokok dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Keenam, Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017, tentang pembeliaan tenaga listrik energi terbarukan. Ketujuh, Permen ESDM Nomor 45 Tahun 2018, tentang perubahan penyisipan bahan bakar Nabati (BBN) Biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Kedelapan, Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2018, tentang penggunaan pembangkit listrik tenaga surya oleh pelanggan PLN. Kesembilan, Permen ESDM Nomor 53 tahun 2018, tentang perubahan sumber energi terbarukan untuk penyediaan listrik.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menilai Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang cukup besar. Namun, tidak berkembang pesat karena adanya aturan yang tidak menarik bagi investor. “Regulasi yang dibuat EBT memang dibuat untuk referensi, tetapi ini yang jadi perdebatan,” kata dia.

Sementara, poin keenam untuk pemimpin harus memperhatikan keekonomian ET, tanpa harus merugiakan PLN dan pengembang. Fabby menjelaskan, harga listrik dari pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) bersaing dengan Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP) Jawa-Bali sebesar 6,8 sen per kilo watt hour (kwh).

Sementara, BPProduksi dari harga pembangkit dan operasi pembangkit. Ini membuat harga listrik ini tidak menarik untuk Produsen Listrik Swasta, karena, untuk membangun pembangkit EBT diperlukan biaya yang tinggi.

Seharusnya pemerintah memiliki instrumen yang dapat menutup selisih antara harga pembangunan dan BPP. Dibutuhkan, PLN dan IPP sama-sama diuntungkan.

Ketujuh, pemimpin Indonesia selanjutnya dapat memberikan peluang yang luas bagi para pemasok ET yang terbesar adalah Usaha Kecil Menengah (UKM), dan pengembang ET lokal bisa ikut berpartisipasi. Kedelapan, keberadaan yang sama antara pengembang domsetik dan Internasional, baik kecil dan besar.

Delapan poin ini telah disetujui oleh IESR, METI, Kadin, Asosiasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (APPLTA), untuk disahkan oleh calon presiden sebagai bentuk komitmen. Sementara itu, Komite Energi Terbarukan Kamar Dangan Indonesia (Kadin) Fauzi Imron, mengatakan peningkatan pengembangan ET bisa dicapai dengan keseriusan dari pemerintah. “Kalau serius aku rasa semua bisa berhasil. Kami dari Kadin dan Bappenas juga sudah bekerja sama,” kata dia.

[KATADATA]

Tinggalkan Komentar

%d bloggers like this: