Pemerintah Akui Kesulitan Berantas Pengeboran Ilegal dan Penyadapan Ilegal

Tambang Minyak Tradisional - Suasana di penambangan sumur minyak tradisional di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur Minggu (13/12). Saat ini penyulingan minyak tradisonal makin marak karena warga menilai imbal jasa dari Pertamina Rp 2.750 per liter di nilai terlalu rendah, sementara jika disuling sendiri menjadi solar bisa dijual Rp 4.600 per liter. Kompas/Adi Sucipto (ACI) 13-12-2015 *** Local Caption *** Tambang Minyak Tradisional - Suasana di penambangan sumur minyak tradisional di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur Minggu (13/12). Saat ini penyulingan minyak tradisonal makin marak karena warga menilai imbal jasa dari Pertamina Rp 2.750 per liter di nilai terlalu rendah, sementara jika disuling sendiri menjadi solar bisa dijual Rp 4.600 per liter. Kompas/Adi Sucipto (ACI) 13-12-2015

kabar-energi.com – Pemerintah mengakui aktivitasnya minyak di kegiatan Ilegal pengeboran dan penyadapan ilegal masih banyak terjadi di berbagai wilayah operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), bahkan pemberantasannya juga sulit dilakukan.

Djoko Siswanto, Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan bahwa Kementerian ESDM telah menginventarisir praktik pelelangan minyak yang dilakukan, melakukan kegiatan pemboran ilegal di Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Langkat, yang merupakan wilayah kerja PT Pertamina EP Aset 1. Serta

Kabupaten Bengkalis, wilayah kerja PT Chevron Pacific Indonesia.

Selain itu, di Kabupaten Batanghari yang menjadi wilayah kerja Aset EP Pertamina 1. Kabupaten Sarolangun, wilayah kerja PT Techwin Benakat South Betung Ltd.

Di Kabupaten Musi Banyuasin, ada beberapa wilayah kerja yang terdampak wilayah kerja Pertamina EP Aset 1 dan 2, ConocoPhillips Grissik Ltd, dan PT Sele Raya Merangin Dua.

“Lalu lintas di Kabupaten Banyuasin, yaitu wilayah kerja Rimau yang dikelola Medco E&P Indonesia. Serta di WK PT Pertamina EP Aset 4 yang terletak di wilayah Kabupaten Blora, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban, ”ungkap Djoko dalam rapat panja migas bersama Komisi VII DPR di Jakarta, Senin (4/2).

Menurut Djoko, tindak lanjut penanganan pemboran ilegal telah dilakukan, pemboran ilegal 126 sumur di Sumatera Selatan telah berhasil ditutup pada tahun 2017 dan penanganan penyadapan ilegal di Prabumulih telah berhasil di tangkap pada April 2018.

Pengeboran Lalu Lintas Ilegal di Kabupaten Blora dan Bojonegoro telah melakukan pengangkutan sumur tua melalui BUMD bekerja sama dengan PT. Pertamina EP sesuai Permen ESDM no. 1 Tahun 2008. Lalu pengeboran 110 sumur ilegal di WK Techwin Benakat South Betung Ltd telah berhasil ditutup.

Namun demikian, terlepas dari beberapa sumur pengeboran ilegal yang telah berhasil diselesaikan, masih banyak sumur pengeboran ilegal yang dioperasikan dan marak di lapangan.

“Sebagian, ada yang mengindikasikan di Jambi, sebagian sumur-sumur yang telah ditutup di WK Pertamina EP Aset 1, dibuka kembali oleh oknum penambang. Sumur ilegal bertambah menjadi 82 titik semula diperoleh 49 sumur ilegal dan berhasil diselesaikan, ”kata Djoko.

Dwi Soetjipto, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), mengatakan, perlu tindakan yang bisa dilakukan SKK Migas yang masih sebatas bertambah.

Saat ini sudah ditentukan teknologi GPS dan peta elektronik, pengawasan intensif jaringan pipa untuk penyadapan ilegal di area operasi PT CPI dukungan pemulihan. “Program kerja perawatan dan perawatan saluran pipa dilakukan dengan masyarakat,” tandas Dwi. (RI)

[duniaenergi]

Tinggalkan Komentar

%d bloggers like this: