Masyarakat Sumut Desak Pemerintah Stop Gunakan Energi Batu Bara

kabar-energi.com – Masyarakat sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia mendesak pemerintah untuk menghentikan penggunaan energi yang tidak ramah lingkungan batu bara di kawasan Pangkalan Susu, Sumatera Utara, dan mengganti dengan energi baru dan terbarukan yang bersih dan ramah lingkungan.

Direktur Yayasan Srikandi Lestari, Sumiati Surbakti mengatakan, Indonesia saat ini bergantung pada batu bara lewat proyek PLTU dengan total kapasitas 45.365 MW di seluruh nusantara. Padahal dampak buruk pembangkit ini sudah dirasakan rakyat.

“Keberadaan PLTU Pangkalan Susu, Sumatera Utara mengakibatkan meluasnya penggundulan hutan bakau, erosi tanah, kehilangan sumber air, polusi udara dan menghasilkan jutaan ton limbah beracun,” katanya di Pangkalan Susu, Sumut, Baru baru ini.

Air dalam jumlah yang besar dalam pengoperasian PLTU batu bara mengakibatkan kelangkaan air di banyak tempat. Pembakaran batu bara di PLTU adalah sumber utama gas rumah kaca penyebab perubahan iklim seperti karbon dioksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan metana yang memperburuk kondisi iklim kita.

“Oleh karena itu, kami mendeklarasikan yaitu yang pertama, stop pembangunan fasilitas unit PLTU Pangkalan Susu yang baru, dan mengganti sumber energi batubara menjadi sumber energi terbarukan (angin, cahaya matahari, air, panas bumi, kekuatan ombak),” ujarnya.

Kedua, memperbaharui dan mengharmoniskan semua kebijakan dan peraturan perundangan agar berpihak pada energi terbarukan, termasuk membangun mekanisme insentif kepada energi terbarukan (dan disinsentif kepada energi batu bara).

“Ketiga, mendorong pemerintah terkait untuk melibatkan perwakilan masyarakat di 6 Desa sekitar PLTU batu bara Pangkalan Susu dalam proses perencanaan khususnya dalam upaya mendorong sumber energi terbarukan,” ujarnya.

Keempat, memfasilitasi di 6 desa sekitar PLTU Pangkalan Susu untuk  peningkatan kesejahteraan dan fasilitas kesehatan serta pelibatan masyarakat (perempuan, nelayan, petani, anak, disabilitas) untuk pengelolaan dana CSR PLTU.

[MNR/WARTA EKONOMI]

Tinggalkan Komentar

%d bloggers like this: