Demi Stabilitas Ekonomi, RI Harus Beralih dari Industri Bahan Bakar Fosil ke Revolusi Energi

kabar-energi.com – Dalam laporan dari Institut Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan (IISD) menyatakan bahwa selama tahun fiskal 2014-2016, pendapatan dari sektor hulu migas mencapai sekitar US $ 16 miliar, atau 18% dari total pendapatan pemerintah. Namun 14% dari pendapatannya kemudian disalurkan untuk subsidi bahan bakar fosil. IISD merekomendasikan pemerintah untuk memotong berbagai subsidi energi guna mendukung pengembangan energi bersih. Reformasi dalam subsidi energi dapat berdampak positif pada anggaran negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada 2014, pemerintah memotong subsidi bahan bakar dan menghemat sekitar Rp.200 triliun (US $ 16 miliar). Tabungan dialokasikan kembali untuk proyek infrastruktur dan program sosial lainnya. Hari ini, pemerintah dapat menggunakan penghematan dari pemotongan subsidi bahan bakar untuk mendanai transisi ke energi hijau.

Pemotongan subsidi juga dapat membantu mendiversifikasi ekonomi Indonesia. Ini dapat berupa investasi dalam infrastruktur dan mendukung transisi ke energi bersih di sektor-sektor produktif, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, dan mengurangi ketergantungan negara ini pada bahan bakar fosil.

Indonesia memiliki sumber daya energi bersih yang berlimpah. Hal ini diperkirakan bahwa negara memiliki total 442 Gigawatt (GW) dari kapasitas energi terbarukan. Namun, hanya 9,4 GW (2%) yang telah diinstal. Panas bumi adalah salah satu area yang siap untuk investasi. Indonesia memiliki sekitar 29GW kemampuan panas bumi, sekitar 40% dari total cadangan panas bumi dunia. Saat ini, negara ini telah menginstal hanya 1.925 MW kapasitas daya panas bumi, menyisakan banyak ruang untuk ekspansi.

Sumber daya panas bumi Indonesia menawarkan peluang untuk meningkatkan pasokan listrik ke daerah-daerah dengan permintaan yang meningkat, seperti di Jawa dan Sumatra, serta mengurangi kemiskinan melalui elektrifikasi pedesaan di bagian timur negara Infonesia.

Energi terbarukan saat ini merupakan 13% dari total listrik yang diproduksi di Indonesia. Padahal, sumber-sumber berbasis batubara menyumbang lebih dari 50% pada tahun 2018. Indonesia jauh di belakang negara-negara tetangga lainnya dalam hal kapasitas energi terbarukan per kapita dengan hanya 35 Watt per kapita. Laos saat ini memiliki 400, Malaysia lebih dari 200, dan Thailand lebih dari 100. Bahkan Filipina menghasilkan lebih banyak energi terbarukan per kapita, dengan sekitar 60 Watt per warga.

Pada bulan Juli, pemerintah meluncurkan dua pembangkit listrik tenaga angin di Sulawesi Selatan. Tetapi dengan sebagian besar potensi energi bersih Indonesia yang belum dimanfaatkan, meninggalkan peluang untuk mempelopori revolusi energi hijau yang belum dieksplorasi.

Ada tantangan signifikan untuk mengembangkan sektor energi terbarukan

Setelah Perjanjian KTT Paris, Indonesia menetapkan target sumber energi 23% dari energi terbarukan pada tahun 2025. Namun beberapa proyek besar di seluruh negeri terhenti dan tidak ada proyek energi terbarukan yang signifikan di cakrawala.

Ada masalah mendasar mengapa hal ini terjadi. Pertama, proses bisnis mencegah proyek dari menerima pembiayaan yang memadai. Sering terjadi perubahan dalam kerangka peraturan dan implementasi yang buruk sebuah iklim kebingungan dan ketidakpastian yang telah menakuti pengembang dan investor. Ini tidak menguntungkan iklim bisnis yang telah membuat sektor energi bersih sangat kekurangan dana.

Selain itu, industri bahan bakar fosil memiliki kekuatan politik yang signifikan. Ia telah memainkan peran dominan dalam perekonomian Indonesia selama lebih dari satu dekade dan mengakumulasi modal politik yang besar. Dengan pasar energi yang didominasi oleh industri bahan bakar fosil, tidak mengherankan bahwa energi terbarukan berjuang untuk menemukan tempatnya.

Tindakan pemerintah dapat membantu mengurangi hambatan seperti pendanaan dan peraturan yang tidak konsisten

Pendapatan yang menurun telah mengekspos kerentanan di pasar energi Indonesia. Pendapatan yang terkuras, jika dibiarkan, dapat menyebabkan gangguan ekonomi dan ketidakstabilan politik. Indonesia perlu mendiversifikasi pasar energinya dan beradaptasi dengan tantangan baru. Energi terbarukan adalah masa depan, dan dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, serta berada pada posisi yang tepat untuk memulai revolusi energi hijau.

Pendapatan bahan bakar fosil yang menurun menawarkan kesempatan untuk mengurangi subsidi dan mengalokasikan kembali uang itu untuk energi terbarukan. Seperti yang diusulkan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF), reformasi subsidi, pengenalan pajak bahan bakar fosil dan merampingkan prosedur bisnis untuk menarik investor internasional akan menyediakan landasan keuangan yang kokoh untuk meningkatkan dorongan energi hijau.

[MNR/ASEAN Today]

Tinggalkan Komentar

%d bloggers like this: