Indonesia Petakan Pembangunan Rendah Karbon, Akankah Negara Lain Mengikuti?

kabar-energi.com – Pertumbuhan ekonomi Indonesia dihadapkan dengan biaya yang sangat mahal dalam dua dekade terakhir, termasuk menebang hutan, dampak gas rumah kaca, dan eksplorasi batu bara sehingga hampir 60 persen penduduk Ibu Kota Jakarta menderita penyakit terkait polusi udara. Pertumbuhan Indonesia di masa depan, bagaimanapun, bisa terlihat sangat berbeda.

Kementerian PPN/Bappenas telah berupaya mengarusutamakan kerangka kerja Pembangunan Rendah Karbon (PRK) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, dalam acara Peluncuran Laporan Kajian Pembangunan Rendah Karbon Indonesia, di Ruang Djunaedi Hadisumarto, Kementerian PPN/Bappenas, Selasa (26/3), bahwa energi rendah karbon dan lebih efisien dapat menghasilkan rata-rata pertumbuhan PDB 6 persen per tahun hingga tahun 2045, bahkan lebih banyak pertumbuhan ekonomi daripada jalur bisnis seperti biasa, dengan keuntungan berkelanjutan dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Strategi ini akan mengurangi emisi gas rumah kaca hampir 43 persen pada tahun 2030, melebihi target iklim internasional Indonesia.

Pemerintah sekarang memasukkan temuan-temuan dari laporan baru ini secara langsung ke dalam rencana pembangunan lima tahun berikutnya, yang akan mencakup 2020-2024. Dengan melakukan itu, Indonesia dapat menjungkirbalikkan pilihan yang salah antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan, dan menunjukkan kepada negara-negara di seluruh dunia bahwa sekarang sepenuhnya mungkin dan menguntungkan untuk mengatasi perubahan iklim secara ekonomi.

Jadi, bagaimana sebenarnya pertumbuhan rendah karbon bagi orang Indonesia? 

Keuntungan dari pembangunan rendah karbon akan secara konsisten dan semakin menghasilkan lebih banyak selama beberapa dekade mendatang, pada tahun 2045, Indonesia akan menambahkan $ 5,4 triliun ke PDB.

Beberapa dari keuntungan di tahun 2045 meliputi dari 15,3 juta pekerjaan tambahan dan berkualitas baik, kemiskinan berkurang dua kali lipat, menjadi 4,2 persen dari populasi 2018, sekitar 40.000 jiwa diselamatkan setiap tahun dari berkurangnya polusi udara dan air. Selain itu, kualitas udara dan kondisi kehidupan akan sangat meningkat, dan kesenjangan kesempatan antara perempuan dan laki-laki, dan antara provinsi, akan berkurang.

Pergeseran ekonomi besar-besaran akan membutuhkan upaya kebijakan bersama, dengan partisipasi penuh dari pemerintah nasional, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, serta peningkatan pendanaan dari lembaga keuangan pembangunan internasional dan investasi swasta. Tetapi dengan menetapkan kebijakan strategis dengan insentif dan arah yang jelas untuk sektor swasta, pemerintah Indonesia memiliki masa depan yang dapat dijangkau. Tindakan yang diperlukan meliputi:

  1. Beranjak dari batu bara dan meningkatkan bagian energi terbarukan dari sektor listrik setidaknya 30 persen pada tahun 2045. Energi terbarukan sekarang lebih murah daripada batu bara di Indonesia ketika mempertimbangkan biaya polusi udara
  2. Mengurangi intensitas energi (unit energi per unit PDB) sebesar 3,5 persen pada tahun 2030, dan 4,5 persen sesudahnya
  3. Penegakan sepenuhnya moratorium hutan, kelapa sawit, pertambangan, dan pengembangan lahan gambut
  4. Lebih dari tiga kali lipat target untuk reboisasi, mencapai lebih dari 1 juta hektar (2,5 juta hektar) per tahun pada tahun 2024
  5. Memenuhi target nasional dan internasional yang ada untuk konservasi air, perikanan dan keanekaragaman hayati
  6. Meningkatkan produktivitas lahan sebesar 4 persen setiap tahun, memungkinkan petani Indonesia menanam lebih banyak

Yang terpenting, Indonesia harus memastikan transisi yang adil ke ekonomi rendah karbon. Meskipun lebih baik bagi perekonomian dan manusia Indonesia secara keseluruhan, sebagian kecil orang terutama yang bergantung pada sektor karbon tinggi dan ekstraksi sumber daya, mungkin terkena dampak negatif oleh pergeseran Indonesia ke ekonomi rendah karbon. Kebijakan Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon harus mendukung orang-orang ini karena mereka membangun kemampuan baru untuk berpartisipasi dan mendapat manfaat dari ekonomi rendah karbon yang baru.

Laporan tersebut memang mempertimbangkan kebijakan dan intervensi yang lebih ambisius, yang akan mengarah pada pengurangan emisi yang lebih besar dan hasil sosial dan ekonomi yang lebih baik. Skenario ini, bagaimanapun, datang dengan tantangan implementasi. Pemerintah perlu mengembangkan lebih lanjut kapabilitas teknis dan kelembagaan untuk bergerak ke arah ini.

Jika Indonesia Bisa Melakukannya, Begitu Juga Negara Lain

Indonesia adalah ekonomi terbesar ke 15 di dunia dan penghasil gas rumah kaca terbesar keempat di dunia. Mengingat dampak negara yang terlalu besar terhadap iklim global, transisi menuju ekonomi rendah karbon akan baik tidak hanya untuk Indonesia, tetapi untuk seluruh dunia.

Mungkin sama pentingnya, pemerintah lain dapat belajar dari Indonesia. Rencana pembangunan baru Indonesia ambisius, ya, tetapi itu juga perlu, dapat dicapai, dan bijaksana secara ekonomi. Jika ekonomi Indonesia yang sedang tumbuh dengan keharusan untuk meningkatkan standar hidup rakyatnya dapat melakukan pembangunan rendah karbon, maka negara lain juga dapat melakukannya. [MNR/CTN]

Tinggalkan Komentar

%d bloggers like this: