Papua Nugini Sepakati Kerjasama Proyek Gas Alam Dunia

kabar-energi.com – Papua Nugini negara yang terletak di bagian timur Pulau Papua Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menyetujui persyaratan untuk menggandakan ekspor gas alam cair negara itu dengan Total SA Prancis.

Kesepakatan di umumkan pada hari Selasa (9/3/2019) dengan investasi sebesar $13 Miliar yang akan menguntungkan bagi pengusaha lokal yang telah lama menunggu proyek skala Interasional.

“Kami akan mengembangkan proyek ini untuk negara ini,” kata Peter O’Neill Perdana Menteri Papua Nugini dalam sebuah upacara di Port Moresby yang mengakhiri perselesihan mengenai kepemilikan lahan yang terjadi hampir 12 bulan.

“Ini merupakan dorongan signifikan bagi perekonomian kita,” katanya.

Papua Nugini merupakan salah satu negara miskin di Asia, tetapi kaya akan sumber daya alam termasuk ladang gas yang besar.

Total mengatakan proyek yang diusulkan meliputi ladang gas, saluran pipa dan unit pencairan baru di fasilitas sebelah barat Port Moresby dengan menempatkan Papua Nugini sebagai pelaku utama produsen gas alam cair (LNG) dalam pembangkit tenaga listrik Asia, dengan target ekspor LNG menjadi 16 juta ton.

Pabrik senilai $13 Miliar sebelumnya selesai dalam lima tahun yang lalu, tetapi penurunan harga energi mengakibatkan sangat sedikit program pemberdayaan bagi masyarakat setempat

Sebuah nota kesepahaman untuk proyek LNG Papua Nugini yang baru telah ditandatangani tahun lalu, tetapi perjanjian hari Selasa (9/4/2019) telah menyempurnakan biaya dan pembagian keuntungan.

O’Neill mengatakan perjanjian baru itu lebih baik bagi Papua Nugini, dengan harga tetap untuk membuat pembangkit listrik dan gas di dalam negeri lebih murah.

Papua Nugini telah memasuki kemitraan dengan Amerika Serikat, Australia, dan lainnya untuk meningkatkan pemanfaatan listrik dari 13 persen saat ini menjadi 70 persen pada tahun 2030.

O’Neill memperkirakan bahwa proyek LNG Papua yang baru akan menambah sekitar tiga poin persentase ke PDB negara dan membantu mempekerjakan sekitar 20.000 orang selama konstruksi.

Dia menambahkan bahwa pemerintah, otoritas provinsi dan pemilik lahan akan mendapatkan “bagian yang adil” dari keuntungan, royalti dan manfaat lainnya.

Papua Nugini akan memiliki sekitar 22,5 persen saham dalam proyek tersebut.

Konstruksi diharapkan dimulai pada awal 2021 dan hasil pertama diharapkan tercapai pada akhir 2024. [MNR]

Tinggalkan Komentar

%d bloggers like this: