Kebijakan kontraproduktif CPO Uni Eropa

kabar-energi.com – Kebijakan Uni Eropa yang mengadopsi Delegated Act  yang mengeluarkan minyak sawit (crude palm oil/CPO) dari sumber energi terbarukan dinilai berisiko tinggi mendorong deforestasi membuat negara produsen sawit terbesar dunia, Indonesia dan Malaysia, berang

Hal ini dapat menjadi kontraproduktif bagi perjuangan global melawan perubahan iklim dan akan berdampak pada hubungan Indonesia-Uni Eropa.

Memperkenalkan kebijakan yang dirancang tersebut, hanya berdasarkan pada perkembangan antara tahun 2008 dan 2015 tanpa mempertimbangkan dengan serius komitmen dan kemajuan yang telah dibuat Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pengembangan minyak kelapa sawit berkelanjutan.

Kebijakan energi UE tanpa mempertimbangkan peran penting minyak kelapa sawit, yang menyediakan hampir 50 persen konsumsi minyak dunia dan merupakan perusahaan terbesar Indonesia.

Indonesia yang telah berusaha keras untuk meningkatkan penggunaan energi berkelanjutan di industri kelapa sawit, mungkin menjadi sangat frustrasi dengan kebijakan Uni Eropa sehingga membuat moratorium tiga tahun ekspansi kelapa sawit.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, moratorium telah hampir menghentikan penerbitan izin untuk lebih dari 1 juta hektar dalam ekspansi kelapa sawit. Data kementerian juga menunjukkan bahwa antara 2008 dan 2014, ekspansi kelapa sawit mencapai sekitar 1,6 juta ha, tetapi dari Oktober 2014 sejak pemerintahaan Jokowi hingga akhir 2015, izin ekspansi kelapa sawit dikeluarkan hanya sekitar 71.000 ha.

Ini berarti bahwa pada periode 2008-2015 berdasarkan kebijakan minyak kelapa sawit UE, pemerintahan sebelumnya menyetujui 96 persen dari semua izin ekspansi kelapa sawit, dibandingkan dengan hanya 4 persen di era Jokowi.

Tentu saja, penegakan moratorium belum sempurna, karena kapasitas kelembagaan yang tidak memadai dalam mengatasi kompleksitas industri, dimana Industri minyak sawit Indonesia melibatkan lebih dari 2 juta petani kecil di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Papua di seluruh Indonesia.

Parlemen Eropa dan Dewan Eropa sekarang memiliki waktu kurang dari dua bulan untuk meneliti arahan energi terbarukan dan menyatakan keberatannya, sebelum diterbitkan dalam peraturan Resmi Uni Eropa dan menjadi mengikat bagi semua negara Uni Eropa. [MNR]

 

Tinggalkan Komentar

%d bloggers like this: