Pengusaha Tambang Kumpul, Dampak Regulasi Minerba Indonesia

kabar-energi.com – Para pengusaha batubara Indonesia mengatakan perubahan peraturan yang akan datang memberikan tekanan tambahan pada bisnis mereka di tengah harga yang tertekan dan meningkatnya persaingan dari sumber energi lainnya.

Saat ini  Indonesia sedang dalam proses mengubah aturan penambangan batu bara untuk menegakkan penerapan undang-undang mineral dan batubara PP 23/2010 yang mengharuskan penambang untuk mengubah izin penambangan mereka menjadi sistem perizinan setelah berakhirnya kontrak mereka saat ini.

Masalah ini adalah salah satu yang paling banyak dibicarakan oleh pengusaha lokal dalam acara konferensi The 25th Annual Coaltrans Asia Conference yang berlangsung pada hari Senin (24/6/2019)

Perubahan yang akan datang telah mempengaruhi sentimen investasi dan ada kekhawatiran untuk berinvestasi yang dapat berdampak ke sektor listrik, di tengah target untuk menambah kapasitas 35 gigawatt

“Ini merupakan keprihatinan besar bagi kami, karena investasi batubara bukan investasi jangka pendek,” kata Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Asosiasi Penambangan Batubara Indonesia, di sela-sela Coaltrans

Di antara perubahan yang ditakuti para penambang adalah aturan tentang seberapa banyak area yang bisa dioperasikan penambang di bawah sistem izin baru, kata Sinadia.

Diadang Isu Regulasi, Bagaimana Nasib Industri Batu Bara?
Coaltrans Asia 2019, Nusa Dua, Bali 23-25 Juni 2019. (Foto: ESDM)

Undang-undang tersebut hanya mengizinkan maksimal 15.000 Ha dalam pertambangan khusus. Namun, peraturan pemerintah yang berlaku saat ini, memungkinkan pengembangan area penambangan di luar aturan tersebut. Banyak perusahaan saat ini mengoperasikan area tambang lebih dari 15.000 hektar

“Ini tidak hanya mempengaruhi sektor pertambangan, karena ini bertentangan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi,” kata Sinadia.

Dalam beberapa tahun terakhir, terutama ketika harga batubara turun, peluang investasi asing telah berkurang

“Salah satu pertimbangan mereka adalah lingkungan hukum yang berubah dengan cepat dan ketidakpastiannya. Prinsip nasionalisme, walaupun secara umum baik untuk Indonesia, pada akhirnya perlu diterima oleh investor asing,” kata Jenie pengacara di firma hukum Global HFW di Singapura.

Sentimen negatif juga dapat menyebar ke pembangkit listrik tenaga batu bara, infrastruktur yang sangat dibutuhkan bagi negara

Proyek-proyek batubara baru telah menghadapi kesulitan pendanaan karena bank-bank global menolak untuk mendukung proyek-proyek untuk menghindari kritik atas perubahan iklim dunia

Sumber daya energi dan pertambangan Indonesia juga sedang menunggu Peraturan Pemerintah untuk menyetujui persyaratan sistem perizinan yang baru, termasuk revisi skema pajak dan royalti.

Aturan tersebut telah diterapkan di sektor sumber daya mineral dan telah menghasilkan negosiasi yang panjang dan berlarut-larut antara pemerintah dan raksasa pertambangan dunia, seperti Freeport-McMoRan Inc.

Beberapa investor asing dalam pertambangan di Indonesia juga akan diharuskan  secara bertahap melepaskan kepemilikan mereka di tambang lokal sampai ketika mempunyai saham minoritas. [05]

Tinggalkan Komentar

%d bloggers like this: