Masih di Tinjau KPK, Proposal PoD Blok Masela Tertunda

kabar-energi.com – Pada Awalnya Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berencana menandatangani rencana revisi pengembangan (PoD) Blok Masela yang telah direvisi pada bulan Juni, tetapi ditunda setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meninjau persetujuan tersebut.

Kesepakatan antara SKK Migas dan Inpex Jepang pada awalnya akan disaksikan oleh Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di Tokyo pada hari Jumat (28/6/2019) di sela-sela KTT G20.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan telah mengizinkan KPK untuk menganalisis PoD dan memastikan bahwa perjanjian akan didasarkan pada pertimbangan yang tepat.

Disisi lain, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan bilang SKK Migas telah melakukan paparan awal kepada KPK. “Akan ada paparan lagi kepada pimpinan KPK,” sebut Pahala, Rabu (26/4).

Pendiri Reforminer Institute sekaligus pengamat migas Pri Agung Rakhmanto menyebut berdasarkan aturan yang ada, sejatinya SKK Migas memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dalam kegiatan hulu migas.

“SKK Migas bisa menentukan langkah-langkah tanpa harus melibatkan pihak lain,” jelas Pri, Jumat (28/6).

Sementara itu, Fahmy Radhi analis ekonomi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, menilai keterlibatan KPK jangan sampai malah menunda proses yang tengah berlangsung.

“Penundaan yang terlalu lama berpotensi membengkakkan pengeluaran investasi (Inpex) dan biaya operasional (Opex), yang akan dapat mengurangi keuntungan,” jelas Fahmy, Minggu (30/6). [05]

 

Tinggalkan Komentar

%d bloggers like this: