PLTN Kalbar Pro Kontra Pembangunan

Ilustrasi: Reuters

kabar-energi.com – Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kabupaten Bengkayang, Kalbar, mengundang pro-kontra di tengah-tengah masyarakat, terutama mengenai keselamatan dan keamanan dari PLTN tersebut.

Kekhawatiran utama datang apabila PLTN tersebut mengalami kebocoran dan justru merusak alam yang berada di sekitarnya, sama seperti yang terjadi di Rusia ataupun Jepang.

Menanggapi hal ini, akademisi dan praktisi energi nuklir Kalbar, Wijanarko menilai bahwa pro kontra dari masyarakat adalah hal yang biasa.

“Terkiat pro kontra masyarakat atas rencana tersebut, saya pikir semua kebijakan pasti seperti itu dan itu sah-sah saja. Tapi kita tetap harus berpegang dengan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tidak ada kesalahan informasi yang didapat masyarakat,” ujar Alumnus Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir-BATAN Yogyakarta, Kamis (22/8/2019).

Hal ini untuk mencegah terjadinya disinformasi masyarakat terhadap penggunaan teknologi nuklir di Indonesia yang mana pemanfaatannya dilakukan secara tepat dan hati-hati, serta ditujukan untuk maksud damai dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

Rencana program pembangunan PLTN di Kabupaten Bengkayang menurutnya merupakan suatu usaha untuk meningkatkan rasio kelistrikan, dan bauran energi sehingga dapat mendukung industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi di Kalbar.

Lanjut Wijanarko, perencanaan program PLTN di Kalbar bertujuan untuk memecahkan masalah kelistrikan yang sampai sekarang masih defisit energi listrik. Hampir 80 persen listrik di Kalbar impor dari perusahaan SESCO Malaysia sehingga masih sangat bergantung dengan negara lain.

“Hal ini tentu menjadi masalah yang besar jika sewaktu-waktu ada hal-hal yang tidak diinginkan dengan Malaysia, maka listrik di Kalbar akan dipadamkan. Untuk menjawab permasalahan itu, diperlukan dukungan pembangkit listrik yang besar, handal, dan bersih yang hanya bisa dihasilkan oleh PLTN. Kalbar merupakan wilayah aman dari gempa dan tsunami karena tidak berada di kawasan cincin api sehingga sangat potensial dibangun PLTN,” ucapnya.

Selain itu, Kalbar memiliki cadangan bahan bakar PLTN, yaitu uranium dan thorium sebanyak 80 ribu ton yang terletak di Kalan, Melawi. PLTN diharapkan dapat mendukung kemandirian energi listrik di Kalbar karena energi yang dihasilkan sangat besar dengan perbandingan 1 kg uranium setara dengan 1000 ton batubara.

PLTN juga merupakan pembangkit listrik yang bersih dari polutan karena tidak menggunakan sistem pembakaran untuk menghasilkan uap, melainkan dengan reaksi fisi berantai dari bahan bakar uranium.

Hasil gambar untuk Pro Kontra Pembangunan PLTN di Kalbar
AUDENSI – Praktisi Energi Nuklir Kalbar, Wijanarko saat beraudiensi dengan Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot terkait PLTN, belum lama ini. (suarapemredkalbar)

“Kemudian pada tahun 2020 nanti, Kalbar sudah memiliki putra putri  daerah sarjana ilmu nuklir sebanyak 50 orang yang merupakan hasil dari program beasiswa kelas khusus antara Pemprov Kalbar dengan Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir – BATAN yang tersebar di 14 kab/kota yang siap bekerja di PLTN,” tegasnya.

Putra putri daerah ini kata Wijanarko, sangat siap memberikan sosialisasi dan pemahaman mengenai energi nuklir kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat teredukasi dan tidak memandang energi nuklir hanya sebagai senjata yang berbahaya, namun banyak terdapat manfaat dari aplikasi nuklir untuk kesejahteraan manusia.

“Dengan cara seperti itu diharapkan masyarakat dapat tertarik dan melihat energi nuklir dapat memberikan manfaat yang bisa langsung dirasakan mereka,” harap Wijanarko.

Sebagai Alumnus Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir-BATAN Yogyakarta tentu tahu betul cara menangkal radikal daripada nuklir, sehingga masyarakat tidak terburu-buru dan khawatir.

Selanjutnya,  dalam waktu dekat juga sedang disusun kegiatan sosialisasinya ke masyarakat. Ia berharap dukungan dari masyarakat. Apalagi baru-baru ini dia telah beraudiensi dengan Bupati Bengkayang terkait PLTN.

“Pada dasarnya bupati mendukung perencanaan pembangunan PLTN di Bengkayang, dengan harapan dapat meningkatkan rasio elektrifikasi di Bengkayang yang ini masih sangat kurang. Namun bupati juga mengharapkan adanya program sosialisasi secara bertahap kepada masyarakat Kalbar secara umum, dan Bengkayang secara khusus mengenai teknologi PLTN beserta manfaat dan dampaknya, agar masyarakat awam dapat mengetahuinya secara jelas dan detail,” ujarnya.

Sebagai pegiat energi nuklir, tentu dia harus aktif dalam menyebarluaskan informasi dan wawasan seputar teknologi nuklir beserta dampak positif, dan negatifnya kepada masyarakat.

Wijanarko menjelaskan, dampak atau efek radiasi terbagi menjadi dua, yaitu efek stokastik dan deterministik. Efek stokastik dapat terjadi jika sel yang terkena paparan radiasi pengion mengalami modifikasi sehingga dapat mempengaruhi keturunannya karena adanya efek pewarisan, seperti kanker kulit (leukimia).

Sementara efek deterministik terjadi karena adanya kematian sel sebagai akibat dari paparan radiasi baik pada sebagian atau seluruh tubuh yang tidak akan mempengaruhi keturunannya, seperti eritema, epilasi, dan nekrosis.

“Untuk mencegah terjadinya dampak atau efek radiasi, maka dalam bekerja dengan radiasi nuklir harus selalu menerapkan asas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir,” ungkapnya.

Dijelaskannya, asas proteksi dan keselamatan radiasi terdiri dari tiga, yaitu justifikasi, limitasi, dan optimisasi. Justifikasi adalah penggunaan teknologi nuklir harus berdasarkan bahwa manfaat yang akan diperoleh lebih besar daripada risiko yang ditimbulkan. Limitasi adalah penerapan Nilai Batas Dosis (NBD) bertujuan untuk mencegah munculnya efek deterministik dan mengurangi peluang efek stokastik.

Optimisasi adalah semua penyinaran radiasi harus diusahakan serendah mungkin dengan prinsip ALARA (As Low As Reasonable Achievable) dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial. Dengan penerapan asas ini dampak radiasi yang ditakuti masyarakat akan dapat dicegah sehingga tidak menimbulkan kerugian baik dari segi materil dan imateril.

“Terkait dengan sejarah beberapa negara yang pernah mengalami kecelakaan nuklir seperti Ukraina (Chernobyl) dan Jepang (Fukushima). Pada dasarnya tiap jenis pembangkitan listrik (PLTA, PLTS, PLTU, PLTH, PLTG, dan PLTN) memiliki potensi bahaya dan kecelakaannya masing-masing,” katanya.

“Tidak ada jenis pembangkitan listrik yang dapat 100 persen aman dari kecelakaan, karena kecelakaan terjadi dapat disebabkan oleh kesalahan manusia (human error) dan bencana alam. Namun, itulah tugas para peneliti, teknisi, dan operator yang memaksimalkan pekerjaan agar selalu aman dan selamat sekaligus dapat melakukan upaya mitigasi jika terjadi kecelakaan,” katanya.

Wijanarko menceritakan, untuk kasus Chernobyl tahun 1986, pada dasarnya merupakan kecelakaan yang disebabkan oleh sistem manajemen dan desain sistem keselamatan reaktor nuklir yang buruk sehingga peluang untuk terjadinya kecelakaan sangat tinggi.

Kemudian pada kasus kecelakaan Fukushima itu disebabkan oleh bencana alam gempa dan tsunami yang memang tidak dapat diprediksi kedatangannya sehingga yang hanya bisa dilakukan manusia adalah langkah mitigasi untuk mengurangi kerugian akibat kecelakaan. Sementara, PLTN Fukushima bertipe BWR yang merupakan reaktor Gen-II sehingga desain keselamatan dan keamanannya juga masih minim.

“Oleh karena itu, PLTN harus memiliki sistem manajemen dan desain keselamatan yang baik dan handal sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan dan dapat mengurangi dampak negatif jika terjadi kecelakaan,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang atau yang akrab dipanggil OSO di Sidang Bersama DPD-DPR RI 2019, di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, pada Jumat (16/8) lalu menyatakan bahwa rencana Pembangunan PLTN di Kalbar dianggap sebuah hal yang positif. Karena untuk membangun industri di Kalbar diperlukan sumber energi. Salah satu pemasok sumber energi yang cukup besar dan biaya murah yaitu dengan PLTN.

OSO mengatakan, nuklir yang merupakan sumber energi baru dan terbarukan, nuklir bukan hanya memberi manfaat bagi masyarakat dan industri, melainkan juga untuk peluang investasi jangka panjang.

Selain itu, pembangunan PLTN ini juga merupakan langkah strategis yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam melakukan ekspor sumber daya alam dalam bentuk semi-finishing product atau finishing product.

“DPD mendukung pembangunan PLTN di Kabupaten Bengkayang dan kabupaten/kota lain di Indonesia,” ujarnya.

OSO mengatakan, sesuai dengan hasil kajian dan riset Tim Penyiapan Pembangunan PLTN dan komersialisasinya, bahwa Kabupaten Bengkayang layak untuk dijadikan percontohan.

Sementara, Kepala Divisi Riset dan Dokumentasi Walhi Kalbar, Hendrikus Adam mengatakan, di saat negara-negara yang memiliki kemampuan teknologi PLTN berniat untuk meninjau ulang dan bahkan ada yang menutup secara bertahap PLTN yang mereka miliki, dan beralih ke pemanfaatan energi baru dan terbarukan, para promotor PLTN di negeri kita justru terus melakukan hal yang bertolak belakang dengan kecenderungan global.

“Sosialisasi rencana pembangunan PLTN yang kami nilai selama ini tidak memberikan informasi yang utuh dan berimbang kepada masyarakat. Bahkan, informasi yang disampaikan justeru banyak mengandung sesat pikir dan kebohongan publik,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menurutnya hanya klaim sepihak yang sangat tidak mendasar. Mereka lupa bahwa jauh sebelum itu, sejumlah elemen dan masyarakat di Kalbar, pernah berkali-kali menyatakan sikap menolak keberadaan PLTN. Bahkan sebelumnya juga pernah dilakukan penyampaian petisi, agar pemerintah tidak memaksakan pembangunan PLTN di Kalbar.

 “Pernyataan Ketua DPD RI ini kami nilai justru terkesan meragukan kemampuan pemerintah saat ini guna lebih mengoptimalkan potensi energi baru terbarukan yang aman, bersih dan berkelanjutan yang jumahnya melimpah.

Memaksakan pembangunan PLTN dan menganggapnya sebagai solusi terhadap krisis listrik saat ini di Kalbar sama artinya membuka aib atau kelemahan pemerintah saat ini yang tidak mampu menjadikan sumber energi baru terbarukan sebagai solusi pemenuhan energi yang berkelanjutan,” tandasnya.

Hendrikus pun beranggap, bagaimanapun, potensi destruktif dari resiko penggunaan energi berbahaya PLTN sebagaimana pembelajaran dari sejumlah bencana di berbagai tempat seperti disebutkan tidak perlu terjadi. Dan dengan demikian, agenda pembangunan PLTN di Kalbar juga tidak perlu dipaksakan.
Bupati Dukung Penuh Pembangunan PLTN 

Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot mengatakan pada prinsipnya untuk kepentingan banyak orang, dan menjadi penunjang utama kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, pemkab akan mendukung penuh.

“Prinsipnya untuk kepentingan banyak orang dan menjadi penunjang utama kemajuan dan kesejahteraan, kita dukung penuh sampai terwujud. Dukungan kita disesuaikan kewenangan yang ada pada kita Pemda,” ungkap bupati.

Ia menyakini, bila PLTN dibangun akan berdampak besar untuk tumbuhnya industri-industri  besar di Bangkayang dan Kalbar, karena pasokan energi listrik.

“Bila investasi banyak di Bengkayang, dan Kalbar ke depan kita lebih memaksimalkan pelabuhan Kijing untuk ekport . Untuk itu dalam waktu kedepan kita akan sosialisasikan kepada masyarakat betapa PLTN dibutuhkan dan mohon doa dan dukungan bagi semua pihak agar bisa terwujud,” pungkas Gidot.  [05/suarapemredkalbar]

Tinggalkan Komentar

%d bloggers like this: