Presiden Harus Terbitkan Perppu, Akhiri Ketidakpastian Hukum Migas

kabar-energi.com – Regulasi Pemerintah yang mendorong PT Pertamina (persero) agar meningkatkan akuisi ladang minyak di luar negeri dalam rangka memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri untuk menguarngi impor dengan dukungan APBN merupakan kebijakan yang bagus

Nampun tampaknya, diperlukan upaya lebih keras dalam meningkatkan kinerja ekspor nasional dan menekan impor khususnya impor migas

”Tapi, menurut pendapat saya, cara yang paling tepat dan paling murah (tanpa memakai dana APBN) untuk meningkatkan produksi migas agar defisit neraca perdagangan dan defisit neraca pembayaran migas bisa berkurang, bahkan bisa surplus sekaligus dapat meningkatkan penerimaan negara dalam jangka panjang, adalah dengan menyederhanakan Sistem Tata Kelola Perminyakan Nasional sekaligus agar tidak melanggar konstitusi dan menghilangkan Ketidakpastian hukum,” ungkap Dr. Kurtubi  Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem Dapil NTB dalam keterangannya di Jakarta, Jum’at (23/8/2019)

Sebagaimana diketahui sekitar dua dekade industri migas di tanah air mengalami ketidakpastian hukum karena 17 pasal dari payung hukum UU Migas No.22/2001 sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Maka cara atau langkah strategi serta kebijakan yang sebaiknya segera diambil oleh pemerintah adalah Presiden mengeluarkan PERPPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) atau PP yg isinya:

  1. Kembali ke UU No.8/1971 yang intinya Kuasa Pertambangan dialihkan dari Mentri ESDM ke Pertamina
  2. SKK Migas digabung kembali dengan Pertamina
  3. BPH Migas digabung dengan Ditjen Migas agar disektor hilir tidak ribet
  4. Menteri ESDM mewakili Pemerintah sebagai Pemegang Kebijakan dan regulator dibidang migas nasional

Menurut Kurtubi UU Migas No.22/2001 terbukti melanggar Konstitusi. Sehingga harus direvisi atau dicabut.

DPR Periode lalu 1999-2004 sudah berusaha untuk merevisi UU migas tersebut, namun gagal dan oleh sebab itu DPR Periode sekarang 2014-2019 juga sudah membuat konsep Revisi. Konsep revisi yang sudah dibuat atau disepakati oleh komisi teknis (Komisi VII) kemudian substansinya dirubah oleh Baleg DPR.

“Saya ragu RUU revisi UU migas ini bisa disyahkan di DPR periode saat ini yang akan selesai sekitar satu bulan lagi. Oleh karenanya saya usul agar Presiden mengeluarkan PERPPU untuk mengakhiri ketidakpastian hukum yang diderita oleh Industri Migas Nasional,” ungkap Dr. Kurtubi, Ketua Kaukus Nuklir Parlemen yang juga sebagai Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai NASDEM Dapil NTB. [05]

Tinggalkan Komentar

%d bloggers like this: