Mantan Bos Petral Jadi Tersangka Kasus Mafia Migas

kabar-energi.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan presiden direktur Pertamina Energy Trading Limited (Petral) Bambang Irianto sebagai tersangka korupsi minyak dan gas.

Bambang diduga melakukan korupsi ketika menjadi direktur pelaksana Pertamina Energy Service Pte Ltd (PES) antara 2009 dan 2013.

Dia diduga menerima suap melalui rekening bank anak perusahaan Petral yakni Pertamina Energy Services Pte Limited (PES)  yang dibebani tugas melakukan perdagangan minyak mentah, produk minyak, dan petrokimia yang berkedudukan di Singapura

“Bambang Irianto diduga menerima US$ 2,9 atau setara Rp 40.729.775.000 juta dari Kernel Oil sebagai imbalan atas perlakuan istimewa perusahaan selama pemilihan tender untuk minyak mentah yang akan dibeli oleh PES atau Pertamina,” kata wakil ketua KPK, Laode M. Syarif dalam konferensi pers di Jakarta pada hari Selasa (10/9/2019)

Laode menambahkan bahwa pengembanagan kasus tersebut membutuhkan waktu lama, mulai penyelidikan hingga mengidentifikasi tersangka, karena aliran suap yang ditransfer ke rekening Bambang terjadi di sejumlah negara.

“Untuk menghindari dugaan menyuap untuk memenangkan pembelian minyak mentah, Bambang menginstruksikan Pertamina dan PES untuk membeli minyak dari perusahaan minyak yang berbasis di Dubai bernama Emirates National Oil Company (ENOC). Di atas kertas, sepertinya Pertamina dan PES telah membeli minyak dari ENOC. Sebaliknya, stok minyak sebenarnya berasal dari Kernel Oil, yang kemudian menerima pembayaran yang ditujukan kepada ENOC, tambah Laode

Sebelumnya, komisioner dan manajer operasional PT Kernel Oil Indonesia, Simon Gunawan, dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta (US$ 14.235) pada tahun 2013.

“Kami meminta perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia untuk memantau karyawan mereka dengan cermat dan memastikan bahwa mereka menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Hal yang sama berlaku untuk resmi perusahaan BUMN (BUMN), ” kata juru bicara KPK Febri Diansyah pada kesempatan yang sama

Atas perbuatan tersebut, Bambang disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya Presiden Jokowi telah melikuidasi Petral pada tahun 2015 karena perusahaan tersebut dilaporkan digunakan untuk memperkaya pemain bisnis minyak dan gas tertentu termasuk Bambang Irianto.  [05]

Tinggalkan Komentar

%d bloggers like this: