Irwan: Penguatan Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur Perlu Pemekaran

Anggota Komisi V DPR RI Dapil Kaltim H. Irwan. (Foto: Jaka/mr)

kabar-energi.com – Adanya rencana pemekaran wilayah Papua mendapat kritik dari Anggota DPR RI Fraksi Demokrat H Irwan. Dimana Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara, besok kamis akan menggelar rapat membahas pemekaran provinsi di Papua

Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) juga perlu  pemekaran sebagai bentuk atas penguatan rencana Kaltim yang telah dijadikan sebagai ibu kota negara (IKN). Pemekaran harus juga selaras dan adil terhadap semua daerah. Dimana sejak moratorium pemekaran telah dibuka kembali, usulan pemekaran daerah kembali bergeliat.

“Masyarakat Kaltim apresiasi sebagai kebijakan yang tepat setelah moratorium sejak 2014. Namun pembahasan yang dikhususkan pada Papua saja dapat menimbulkan rasa ketidak-adilan bagi provinsi serta kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia. Terutama bagi masyarakat Kaltim yang secara usulan sudah sejak lama ada beberapa kabupaten/kota mengusulkan pemekaran wilayah alias daerah otonomi baru,” ungkap Irwan Anggota DPR RI asal Dapil Kalimantan Timur, Rabu (30/10/2019).

Menurut Irwan, di Kaltim sendiri ada banyak usulan daerah otonomi baru (DOB) yang hingga saat ini mangkrak,  di antaranya DOB Kutai Utara, Berau Pesisir, Kutai Pesisir, Paser Selatan dan Samarinda Seberang dan Sangkulirang.

“Daerah otonomi baru ini nantinya tentu dapat menguatkan keberadaan Ibu Kota Negara yang baru di Kalimantan Timur,” tambah politisi Partai Demokrat tersebut.

Rencana pemekaran Papua, yang mencabut moratorium pemekaran oleh Pemerintah, Irwan menegaskan bahwa moratorium pemekaran bisa dicabut menyeluruh untuk seluruh daerah karena UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pemekaran atau penggabungan wilayah masuk daftar kumulatif yang bisa sewaktu-waktu dimunculkan lagi.

“Harusnya Pemerintah pusat dalam mengelola tuntutan atau aspirasi masyarakat dan daerah sudah seharusnya mengedepankan prinsip secara selaras dan adil demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ungkap Irwan. [05]

Tinggalkan Komentar

%d bloggers like this: