Panglima TNI: Perlu Bangun Penangkal Rudal Hingga Nuklir di Ibu Kota Baru Kaltim

Batalyon Roket Marinir sedang menggempur sasaran.(militerindonesiamy)

kabar-energi.com – Rapat kerja pertama Komisi I DPR RI dengan mitra kerja Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto periode pemerintahan 2019-2024 dilakukan pada hari Rabu (6/11/2019). Panglima TNI menyampaikan beberapa hal, salah satunya soal pengamanan di Ibu Kota baru di Kalimantan Timur.

Hadi mengungkapkan bahwa Ibu Kota baru terbilang rawan mendapat serangan karena merupakan pusat dari sebuah negara. Oleh karena itu, perlu adanya penjagaan ketat dan dipersiapkan dengan matang

“Gelar kekuatan militer yang mampu menghadapi segala bentuk ancaman. Pembangunan sistem pertahanan penangkal serangan rudal, pesawat udara musuh, roket, infiltran sabotase siber, serta ancaman chemical biology dan radio aktif, dan nuklir,” kata Hadi.

Sistem pertahanan di ibu kota Indonesia yang baru harus mampu mengantisipasi ancaman kejahatan siber hingga serangan senjata kimia. Penangkal serangan udara dan rudal juga mesti dibangun dalam sistem pertahanan di ibu kota baru.

Pembangunan sistem pertahanan di ibu kota negara merupakan suatu hal yang mutlak. beberapa hal  harus menjadi perhatian di bidang pertahanan seperti pemberlakuan Air Defence Identification Zone (ADIS), serta restricted and prohibited area atau daerah terbatas dan terlarang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia.

Ditambahkan, ibu kota baru nantinya juga harus memiliki jalur yang dekat untuk mobilisasi kekuatan militer sebagai persiapan rencana kontijensi dan rute evakuasi orang-orang atau tamu negara penting. “Memiliki jalur pendekatan dalam mobilisasi kekuatan militer baik aspek darat laut udara,” ungkapnya. 

Rapat dengan Komisi I DPR dengan Panglima TNI tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid dan Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto, Bambang Kristiono, dan Teuku Riefky Harsya. [05]

Tinggalkan Komentar

%d bloggers like this: