Aria Bima: Sektor Pertambangan Indonesia Seharusnya Sudah Naik Kelas

PT. Kaltim Prima Coal

kabar-energi.com – Sumber daya kekayaan alam Indonesia mempunyai potensi besar untuk agar mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya dari sektor Pertambangan. Seperti saat Komisi VI DPR RI menerima Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Aria Bima Wakil Ketua Komisi VI DPR RI mengungkapkan dalam pertemuan tersebut bahwa sudah seharusnya Indonesia bisa naik kelas dalam pengelolaan sektor pertambangan, khususnya nikel. “Kita sebagai bangsa ingin naik kelas, tidak hanya ekspor industri primer, tapi tetap kita ingin mewujudkan ide bangsa merealisasikan cita-cita di sektor pertambangan,” ungkapnya

Dalam laporan APNI kepada Komisi VI DPR RI, diduga adanya kartel harga nikel. Ditambah juga para penambang nikel mengharapkan payung hukum yang jelas setelah keluarnya keputusan terbaru dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Aria yang merupakan kader PDI-Perjuangan ini menanggapi hal tersebut mengungkapkan bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut Komisi VI DPR RI akan segera berupaya mencari solusi yang adil dengan mengacu pada Undang-Undang yang berlaku.

“Cara penanganan yang fair, adil, dan itu ada di ranah pengawasan kita, tetapi cara pandang kaca mata kita dalam menjalankan fungsi ini mengacu pada Undang-Undang. Maka kami berharap persoalan hilirisasi pertambangan nikel ini untuk asosiasi juga memikirkan bagaimana jangka panjangnya,” ujar Aria.

Dalam UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara merupakan aturan yang bertujuan untuk hilirisasi pertambangan. “Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 ini adalah undang-udang yang sangat revolusioner, bagaimana kita membangun narasai besar pengelolaan sumber daya alam  yang semaksimal mungkin dengan hilirisasi,” Tambahnya. [05]

 

Tinggalkan Komentar

%d bloggers like this: